Kajian Isu #5 : Indonesia and R2P: Who’s at Fault?

Website agenda Himahi v.2

 

Indonesia and R2P: Who’s at Fault?

Oleh :

Ulya Zahra Hanafi P - 2002046081

Jeanne R - 1902046009



Topik obrolan terkait isu kemanusian santer diperbincangkan di tengah masyarakat internasional akhir-akhir ini. Entah itu kasus mengenai kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap individu maupun sekelompok orang. Seperti contoh, kasus genosida etnis muslim Uighur oleh pemerintah China ataupun kejahatan dan kekerasan tidak berotak yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Indonesia sebagai negara yang peduli akan HAM tentu turun tangan dalam memberikan bantuan sebagai bentuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, sebagai wujud kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia Indonesia juga turut menandatangani delapan perjanjian inti hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (IESCR) sejak tahun 2005. Hal-hal tersebut secara jelas mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat peduli akan Hak Asasi Manusia.

 

Rapat Pleno PBB: The Responsibility to Protect (R2P)

Dikarenakan topik terkait isu kemanusiaan yang sedang sangat hangat, baru-baru ini tepatnya pada Senin, 17 Mei 2021 Majelis Umum PBB membuka rapat pleno mengenai Tanggung Jawab Melindungi atau The Responsibility to Protect (R2P) sebagai bagian dari agenda formal sesi ke-75. Debat ini berlangsung selama dua hari dan diakhiri dengan kegiatan pemungutan suara pada Resolusi Majelis Umum PBB A/75/277. Indonesia sebagai anggota PBB jelas hadir dan memberikan suaranya dalam rapat pleno tersebut.

Mengutip dari UN.org, prinsip The Responsibility to Protect (R2P) sendiri merupakan komitmen politik komunitas internasional untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penganiayaan apabila negara tidak mampu melindungi hak asasi warga negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Artinya, komunitas internasional dapat memberikan perlindungan jika diperlukan untuk menangani kejahatan kemanusiaan di suatu negara. Perlindungan ini termasuk, tetapi tidak selalu, pengerahan kekuatan militer atau intervensi militer serta menuntut pihak yang bertanggung jawab di bawah yurisdiksi ekstrateritorial ataupun yurisdiksi universal. Akan tetapi “R2P” juga dapat mengambil bentuk tindakan yang tidak kontroversial seperti bantuan kemanusiaan atau jenis bantuan lainnya kepada korban.

Hal ini sekaligus merupakan kritik terhadap konsep kedaulatan negara yang memandang bahwa negara memiliki hak untuk melakukan apapun selama masih dalam wilayah teritorinya, tanpa khawatir akan adanya intervensi oleh negara lain, tak terkecuali kemungkinan dilakukannya kejahatan kemanusiaan seperti yang pernah terjadi di Bosnia dan Rwanda pada tahun 1990-an. 

 

Stance Indonesia dan Akibatnya

Kembali kepada pembahasan mengenai rapat pleno PBB, pada saat voting dilakukan secara tegas Indonesia memberikan ‘No’ diikuti oleh 15 negara lainnya termasuk China dan Korea Utara. Tentu saja fenomena ini menjadi hal yang mengejutkan dan kontan berujung viral. Mengakibatkan, Indonesia dimasukkan ke dalam list of shame dan dicap sebagai negara yang tidak peduli akan HAM dan semua kejahatan kemanusiaan di luar sana. Banyak sekali pihak-pihak yang memberikan komentar, entah itu komentar baik ataupun buruk. Seperti halnya komentar yang diberikan oleh Amnesty International Indonesia yang menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia karena menolak pembahasan resolusi Responsibility to Protect (R2P). “Sikap itu memperlihatkan rendahnya komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di dunia. Padahal Indonesia adalah anggota tidak tetap dewan HAM PBB,” ujar Usman selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam keterangan pers, Kamis (20/5/2021).

Melihat semua respon dan tanggapan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, yang mana kebanyakan tanggapan tersebut berupa kritik dan komentar menyalahkan, kira-kira tepat atau tidak keputusan yang diambil Indonesia terkait R2P ini? Siapa sebenarnya yang salah?

 

PEMBAHASAN

Dikutip dari Kompas.com¸ Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menekankan bahwa resolusi R2P yang diajukan Kanada di PBB adalah untuk pembentukan agenda baru tahunan, bukan gagasan R2P. Maksud dari pembentukan agenda baru tahunan sendiri adalah pembentukan konsep baru terkait R2P yang kemudian akan dijadikan pembahasan di agenda tahunan PBB, sehingga konsep R2P lama yang telah disahkan sejak tahun 2005 akan dihapus dan digantikan. Dengan alasan itulah Indonesia memberikan ‘no’ dalam voting, hal yang ditolak Indonesia adalah hal yang bersifat prosedural bukan substansial. Sehingga rasanya tidak tepat jika menilai bahwa keputusan yang diambil Indonesia merupakan inkonsistensi komitmen Indonesia dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia di dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia mendukung penuh R2P melalui dukungan pengesahan konsep R2P dalam Resolusi 60/1 tahun 2005 silam dimana agenda sidang kala itu juga tak menyebutkan konflik Israel dan Palestina, Papua, dan isu kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya yang perlu kita pahami dengan benar adalah R2P dan melihat apakah seutuhnya telah memihak untuk melindungi HAM.

Sejak tahun 2005 dimana konsep R2P berhasil disahkan, terdapat lebih dari 80 resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB mengenai krisis di Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Libya, Mali, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman, serta tematik resolusi tentang pencegahan genosida, pencegahan konflik bersenjata dan pembatasan perdagangan senjata ringan. Tanggung Jawab untuk Melindungi juga telah disebutkan dalam lebih dari 50 resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan 13 resolusi Majelis Umum. Namun seperti itu, apakah R2P telah memberikan langkah yang positif bagi Hak Asasi Manusia? Sebenarnya seberapa berhasilkah R2P dalam mencapai tujuannya? 

Dikutip dari esai yang ditulis oleh Sophia Gore yaitu ‘Does the R2P Doctrine Represent a Positive Step for Human Rights?’, bahwa R2P adalah contoh dari birokrasi PBB yang tidak memadai dan tidak efisien. Konsep R2P dinilai tidak berbuat sebanyak itu bagi hak asasi manusia karena terkenal gagal bertindak secara efektif. R2P juga sebagian besar menjunjung militer di dalam tujuan, sehingga melemahkan tujuan utamanya untuk memisahkan 'tanggung jawab' dari 'intervensi'. Selain itu, keterbatasan yang nyata berdasar fenomena yang telah terjadi dari R2P adalah ketidakmampuannya untuk secara efektif melindungi warga sipil dari pelanggaran berat hak asasi manusia karena kurangnya komitmen nyata dari masyarakat internasional. Seperti di tahun 2006, saat PBB bertemu dengan pemerintah Sudan untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Dikatakan bahwa pemerintah Sudan mendengarkan dengan sopan, dan menandatangani perjanjian untuk melucuti senjata Janjaweed, namun pembunuhan terus berlanjut. Sehingga, meskipun di atas kertas PBB efektif dalam menciptakan perdamaian, kenyataannya justru sebaliknya. Dewan gagal dalam merespons dengan tepat dan melindungi warga sipil Sudan dari pelanggaran hak asasi manusia. 

Tindakan lain dalam kerangka R2P yang lebih kentara mempromosikan nilai demokratis-liberalis Barat dibanding hak asasi manusia yang menjadi pokok konsepnya adalah serangan NATO di Libya pada bulan Oktober 2011. Serangan udara bertubi-tubi oleh NATO memang berhasil menjatuhkan rezim diktator Muammar Gaddafi yang telah berkuasa hampir 40 tahun, tapi berimbas pada kematian warga sipil dan anggota polisi yang jumlahnya dirahasiakan dan perang saudara berkepanjangan. Pemerintahan transisi dengan nilai demokrasi yang disepakati di Jenewa sebagai upaya perdamaian malah membuahkan korupsi dana penyelenggaraan pemilu legislatif dan suap untuk memuluskan usaha memperpanjang masa jabatan Menteri Abdel-Hamid Dbeibah. Thomas Claes, Direktur Libya di Yayasan Friedricht-Ebert-Stiftung, di Tunisia mengatakan jika praktik korupsi terus menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari pemerintahan, Libya berpotensi menjadi negara kleptokrasi. Oleh karena itulah, upaya oleh PBB ini dinilai gagal menstabilkan Libya.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif realis. Intervensi kemanusiaan seperti yang dilakukan melalui R2P ini tidak didasari oleh motivasi HAM maupun moral dalam rangka memperjuangkan kepentingan keamanan internasional, melainkan karena negara senantiasa didorong oleh kepentingan nasionalnya sendiri (Wheeler 2000, 30)--dalam hal ini adalah kepentingan negara pengintervensi. Dapat dilihat dari beberapa contoh di atas bahwa upaya R2P tersebut selama ini dianggap sebagai alat AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan di negara lain seperti Libya dengan cara melakukan pergantian rezim di suatu negara, dari rezim anti-AS kepada rezim pro-AS. Dalam tulisan Kagan dan Kristol, mempromosikan demokrasi merupakan salah satu pedoman landasan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selain ekspansionisme dan intervensionisme  yang berperan aktif di kancah internasional mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kagan dan Kristol (dalam Fukuyama 2006, 40) juga menggarisbawahi bahwa „hegemoni demi kebaikan‟ di bawah kepemimpinan Amerika Serikat adalah upaya untuk mendukung kepentingan Amerika beserta prinsip demokrasi dan mendukung kepentingan AS dengan mencegah munculnya diktator dan ideologi yang mengancam melalui pemberian bantuan melawan kejahatan manusia. Walaupun misi mempromosikan demokrasi sebagai identitas nasional Amerika lebih bernuansa liberal daripada realis, nyatanya strategi yang digunakan ialah cara-cara realis seperti melalui penggunaan instrumen militer. 

Dapat dilihat bahwa hal tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan „pergantian rezim‟ (regime change) dalam rangka memaksa pemerintahan tiran dan despotis untuk tunduk pada nilai yang digariskan Amerika Serikat. Tujuan banyaknya negara barat pro-AS tentu akan memudahkan lolosnya resolusi PBB, sebagaimana yang terlihat dalam peta pemilihan resolusi R2P pada 18 Mei kemarin kebanyakan negara yang menolak adalah negara-negara anti-AS.

Tanpa komitmen yang tulus dari komunitas internasional, nilai-nilai positif yang dicakup R2P, seperti mempromosikan hak asasi manusia, akan sulit dipenuhi. Dengan demikian, tampaknya sah-sah saja untuk mengatakan bahwa R2P tidak berbuat sebanyak itu bagi hak asasi manusia, tidak efektif, dan cenderung tidak dapat mencapai tujuannya karena terkadang secara tidak sengaja R2P malah meningkatkan krisis kemanusiaan.

Sehingga, hal inilah yang sebenarnya juga menjadi alasan Indonesia memberikan ‘no’ dalam voting. Karena, seharusnya melalui perantara PBB para aktor negara dapat langsung membahas dan mendiskusikan konsep R2P yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan seefektif mungkin. Bukan malah membuat agenda baru yang akan memperlambat pembahasan inti R2P untuk didiskusikan. Seperti yang kita tahu krisis kemanusiaan di luar sana sudah sangat amat darurat sehingga memerlukan langkah cepat dan tepat dalam mengatasinya.

 

sumber:

Gore, Sophia. 2014.  Does the R2P Doctrine Represent a Positive Step for Human Rights?. E-International Relations [onlinehttps://www.e-ir.info/2014/02/22/does-the-r2p-doctrine-represent-a-positive-step-for-human-rights/">https://www.e-ir.info/2014/02/22/does-the-r2p-doctrine-represent-a-positive-step-for-human-rights/

Evans, G. (2020) ‘Global Centre For The Responsibility To Protect’, R2P: The Dream and the Reality, Thursday November [onlinehttps://www.globalr2p.org/publications/r2p-the-dream-and-the-reality/">https://www.globalr2p.org/publications/r2p-the-dream-and-the-reality/

Chaterine, R. (2021) ‘Kompas.com’, Amnesty Sayangkan Indonesia Tolak Pembahasan Responsibility to Protect, Jum’at Mei [onlinehttps://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/11261491/amnesty-sayangkan-indonesia-tolak-pembahasan-resolusi-responsibility-to?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/11261491/amnesty-sayangkan-indonesia-tolak-pembahasan-resolusi-responsibility-to?page=all

Knipp, K. (2021) ‘Deutsche Welle’, Harapan di Libya Menjadi Layu: 10 Tahun Serangan NATO Jatuhkan Gaddafi, Jumat Maret [onlinehttps://www.dw.com/id/harapan-menjadi-layu-libya-10-tahun-usai-intervensi-nato/a-56914809">https://www.dw.com/id/harapan-menjadi-layu-libya-10-tahun-usai-intervensi-nato/a-56914809 

Fukuyama, Francis, 2006. America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. New Haven: Yale University Press.

Mitra Kami

logo unmul2 logo ind2q logo venas3 logo aihii3