KAJIAN ISU #7 : AFGHANISTAN: HOW WOMEN'S RIGHT ARE UNDER SERIOUS THREAT FROM THE TALIBAN

kajian isu agustus

Afghanistan: How Women’s Right Are Under Serious Threat From the Taliban

Oleh : 

Alisa Deliana 1902046001

Friska Anatasya 1902046034

 

 

Awal kemunculan Taliban di Afghanistan

 

            Taliban berhasil menguasai dan merebut kekuasaan pemerintahan Afghanistan pada minggu, 15 Agustus 2021. Jika merujuk pada sejarah, ini bukan pertama kalinya Taliban berhasil menguasai Afghanistan. Maka dari itu untuk dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi, akan lebih baik untuk mengenal siapa sebenarnya Taliban ini? dan bagaimana kelompok ini bisa menguasai Afghanistan? Taliban adalah kelompok fundamentalis Islam yang didominasi oleh etnis Pashtun. Sebelum pembentukannya di awal tahun 1990-an banyak pemimpin Taliban bekerjasama dengan kelompok mujahidin Afghanistan untuk melawan pengaruh Uni Soviet yang eksis sejak 1980-an, perlawanan ini membuahkan hasil karena tepat pada 1987 Soviet mundur. Perlawanan terhadap Soviet ini merupakan bagian dari agenda AS selama perang dingin, sehingga sebagai balasan para mujahidin menerima senjata dan uang dari AS. Kemunduran Soviet dari Afghanistan tidak serta merta membuat negara ini damai karena di tahun 1992-1996 terjadi perang saudara secara besar-besaran antar faksi gerilyawan mujahidin untuk menguasai Afghanistan. Perang sipil kala itu menjadi masa terkelam bagi seluruh masyarakat Afghanistan khususnya  perempuan karena pemerkosaan dan perdagangan perempuan marak terjadi di masa ini sebagai bentuk intimidasi dan teror terhadap faksi etnis berbeda. Hingga di akhir tahun 1996 kelompok Taliban terbentuk dan berhasil menguasai Afghanistan untuk pertama kalinya. Pada awal kehadirannya, kelompok Taliban disambut baik oleh warga Afghanistan yang sudah muak dengan kekejaman dari para mujahidin, popularitas Taliban ini disebabkan oleh keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan-jalan serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang. Kendati demikian, pembatasan yang diberlakukan ini sangat berdampak pada kaum perempuan dimana perempuan dilarang mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan, tak hanya itu kaum perempuan juga dilarang bepergian sendiri dan diwajibkan memakai burka untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan dalih mengikuti syariat islam. Namun sejak peristiwa 9/11 kelompok Taliban dilengserkan oleh invasi AS karena diduga melindungi al -Qaeda sekaligus Osama bin Laden yang dipercaya sebagai dalang dari aksi terorisme 9/11 tersebut. Invasi AS di Afghanistan berlangsung selama 2 dekade hingga pada kepemimpinan Trump tepatnya tahun 2020 Taliban menandatangani perjanjian damai dengan AS serta menegosiasikan pembagian kekuasaan dengan pemerintah Afghanistan. Sementara itu, dua minggu sebelum AS menyelesaikan penarikan pasukannya sebagai bagian dari perjanjian, Taliban melancarkan serangannya dan berhasil menguasai pemerintahan Afghanistan untuk yang kedua kalinya. Kelompok bersenjata ini menyebar di setiap sudut kota Kabul, ibukota Afghanistan dan kota-kota besar lainnya. Keberhasilan Taliban ini membuat presiden Afghanistan, Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri dan membawa mimpi buruk bagi seluruh warga Afghanistan, terutama perempuan karena melihat pada sejarah kelompok ini menjadi yang paling rentan. Sehingga tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana nasib perempuan di Afghanistan? Dan bagaimana respon dunia internasional terhadap nasib perempuan di Afghanistan? Dengan menggunakan kacamata feminisme.

Dampak Konflik dan Realita Penerapan Syariat Islam bagi Perempuan di Afghanistan

 

Sejak kemunculan Taliban di Afghanistan, negara ini menjadi tempat paling berbahaya bagi perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan mengalami penderitaan akibat diskriminasi yang membuat negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan dimana perempuan menempati porsi terbesar sebagai korban. Akses perempuan Afghanistan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar bersifat terbatas. Selain keterbatasan untuk akses kehidupan publik, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan perdagangan perempuan. Keterbatasan akses dan kekerasan ini membuat perempuan di Afghanistan terdiskriminasi dan tidak dapat memperbaiki hidup. Kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan sangat sering terjadi terlebih dengan kemenangan Taliban menguasai Afghanistan saat ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Kebebasan para perempuan Afghanistan sangat dibatasi, termasuk kemungkinan untuk menikmati hak asasi manusia. Konflik yang berlangsung hampir selama 3 dekade yang diwarnai dengan tidak adanya hukum, ketidakamanan, dan pemerintahan yang lemah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap status dan situasi perempuan di Afghanistan dalam upaya mencapai emansipasinya.

Taliban dengan interpretasinya yang keras dan ideosentris terhadap hukum syariah justru membuat perempuan semakin terpinggirkan. Didasari oleh aturan Islam yang menyimpang, Taliban berupaya menjadikan penguasa mutlak di Afghanistan dan siap membentuk pemerintahan baru dengan mengusung syariat Islam yang inklusif, Taliban ingin pemerintahan yang terbuka dan melibatkan faksi lain. Hal ini terlihat dari sejumlah janji-janji yang diserukan Taliban untuk era Afghanistan yang baru. Kebebasan pers, hak wanita, hingga pendidikan menjadi fokus utama Taliban dalam memimpin Afghanistan. Namun, apakah janji-janji tersebut akan terealisasi? Pasalnya, dalam pengimplementasiinya di masa lalu dan saat ini tidak sesuai dengan realita. Taliban berjanji akan menghormati hak-hak wanita yang sebelumnya sangat mereka batasi. Di era baru ini, Taliban memiliki kerangka kerja tersendiri untuk memastikan hak-hak wanita tetap sesuai syariat Islam. Salah satu jubir Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan pada pers bahwa “Perempuan Afghanistan akan diizinkan untuk bekerja dan mengenyam pendidikan.” Ia juga mengklaim bahwa Taliban memiliki kerangka kerja sendiri. Taliban  percaya bahwa wanita akan memiliki peran yang sangat aktif di tengah masyarakat, dan tetap dalam kerangka Islami. Mujahid juga menambahkan bahwa tak akan ada lagi diskriminasi terhadap wanita  dan mereka akan bekerja bersama-sama, bahu-membahu membangun Afghanistan. Janji ini tentu sangat bertolak belakang pada dua dekade lalu. Saat Taliban menguasai Afghanistan pada 1996-2001, hak-hak wanita sangat dikekang. Wanita tak diperbolehkan bekerja, anak-anak perempuan dilarang untuk bersekolah, dan mereka diwajibkan untuk menggunakan burka ketika bepergian.

Adapun realita yang ada, usai Taliban merebut kekuasaan, kondisi Afghanistan tak kondusif, termasuk kondisi sosial masyarakat. Yang mencolok adalah penghapusan poster dengan model perempuan di salon-salon kecantikan di Kabul. Kondisi ini kemudian ramai dibahas di Twitter baru-baru ini. Unggahan itu menunjukkan seorang pria tengah menghapus poster dengan model perempuan bergaun pengantin yang terpampang di sebuah dinding salah satu salon kecantikan terbesar di sana. Foto itu diunggah oleh seorang jurnalis Afghanistan, Lotfullah Najafizada di hari yang sama ketika Taliban menguasai ibu kota Kabul. Kemudian, Taliban dikabarkan menangkap gubernur perempuan di Afghanistan, Salima Mazari. Kabar tersebut diberitakan media The Times of India, Rabu 18 Agustus 2021. Perlu diketahui bahwa Mazari adalah Gubernur Distrik Chahar Kint, Provinsi Balkh, sejak menjabat pada 2018. Ia adalah salah satu dari tiga perempuan yang menjabat sebagai gubernur di Afghanistan. Dilansir The Guardian, perempuan berusia 40 tahun ini telah merekrut dan melatih pasukan keamanan Distrik Chahar Kint untuk melawan Taliban sejak 2019. Sebelum dikabarkan ditangkap, Mazari sempat mengatakan, tak ada tempat lagi bagi perempuan jika Taliban berkuasa. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di Kota Mazar-e-Sharif.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penerapan tentang syari’at Islam yang digaungkan Taliban menciptakan diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik menemukan titik urgensitas dan hal tersebut melanggar HAM yang berlaku.

Respon dunia internasional terhadap permasalahan ini dalam kacamata feminisme

 

Merespon situasi yang terjadi di Afghanistan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) menggelar pertemuan darurat pada 16 agustus 2021 lalu. Hasilnya PBB mengeluarkan pertanyaan untuk menghentikan permusuhan dan mulai membentuk pemerintahan Afganistan, yang bersatu, inklusif, representatif, melibatkan partisipasi perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Selain itu PBB juga meminta Taliban untuk tetap memberikan layanan dasar kepada warga dan menghormati utusan diplomatik yang ada. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dengan Dewan Keamanan mengimbau agar seluruh negara anggota berdiri sebagai satu kesatuan serta memastikan hak asasi manusia ditegakkan, bantuan kemanusiaan berlanjut, dan negara tidak menjadi platform teroris. Sementara itu negara-negara barat meminta agar tidak ada negara yang mengakui Taliban demi mencegah Afghanistan menjadi tempat berkembang dan berlindungnya kelompok-kelompok terorisme. Namun di sisi lain China, Rusia, dan Pakistan justru menyambut baik janji Taliban dan mendukung proses rekonsiliasi di Afghanistan. Bahkan Zamir Kabulov, utusan Rusia untuk Afganistan sempat mengungkapkan kemungkinan Rusia akan mengakui pemerintahan Taliban. Hingga kini belum ada aksi nyata yang dilakukan oleh forum internasional demi melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan. Sehingga jika tidak ada perubahan dari forum internasional atas situasi Afghanistan akan semakin membahayakan hak-hak perempuan yang sudah diperjuangkan selama 20 tahun lamanya. Bentuk diskriminasi yang telah ataupun sedang dilakukan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan melalui kebijakan bias gender merupakan cerminan dari masyarakat patriarkal yang ditentang oleh kaum feminis. Feminisme pada dasarnya adalah gerakan untuk memperjuangkan   keadilan hak bagi perempuan dengan laki-laki  (Jackson & Sorensen, 1999) karena kaum feminis beranggapan bahwa perempuan merupakan vektor perdamaian dan kemajuan ekonomi suatu negara. Sehingga keterlibatan perempuan dan pengambilan keputusan dengan pendekatan feminis sangat diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, khususnya perempuan dalam suatu negara.

Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Taliban dalam merebut kekuasaan pemerintah Afghanistan  membawa mimpi buruk bagi warga di sana, khususnya kaum perempuan. Meskipun juru bicara Taliban berjanji untuk melindungi hak-hak perempuan yang “islami” dan membangun pemerintahan baru yang lebih inklusif, namun pada realitanya masih banyak tindakan yang bertolak belakang dengan janji yang dilontarkan seperti pencopotan poster perempuan yang membuka aurat, ditutupnya sekolah-sekolah, hingga penangkapan gubernur perempuan Salima Mazari. Menanggapi situasi ini Anggota DK PBB meminta Taliban untuk menghentikan permusuhan dan tetap memberikan layanan dasar kepada warga. Sayangnya hal ini tidak cukup untuk menjamin hak-hak perempuan di Afghanistan terlindungi, karenanya dibutuhkan pendekatan yang lebih halus kepada kelompok Taliban yakni dengan mengedepankan diplomasi dan negosiasi yang membawa nilai-nilai feminisme namun tetap menyesuaikan dengan  nilai dan budaya yang berlaku di Afghanistan. Di sisi lain, perlu adanya dukungan ekonomi dan politik dari komunitas internasional bagi para pejuang HAM perempuan di Afghanistan. 

Referensi 

 

Aljazeera.com. This History of The Taliban. 18 Agustus 2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/18/this-history-of-the-taliban.

Allen, A. John., dan Felbab-Brown, Vanda. The Fate of Women’s Right in Afghanistan.  September 2020. https://www.brookings.edu/essay/the-fate-of-womens-rights-in-afghanistan/.

Barr, Heather. Fragility of Women’s Rights in Afghanistan. 17 Agustus 2021. https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan.

Fuadi, Ahmad. (2014). Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (Unama) dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012. Jom FISIP. 1(2). 1-2.

Haryanto, Alexander. Sejarah Taliban di Afghanistan: Konflik dan Kondisi Terkini. 19 Agustus 2021. https://tirto.id/sejarah-taliban-di-afghanistan-konflik-dan-kondisi-terkininya-giLe.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press Inc.

Kumparan.com. Taliban Memerintah Afghanistan: Janji vs Realita yang Terjadi Saat Ini. 21 Agustus 2021. https://kumparan.com/kumparannews/taliban-memerintah-afghanistan-janji-vs-realita-yang-terjadi-saat-ini-1wN0cvsTIwW.

Maizland, Lindsay. The Taliban in Afghanistan. 3 Agustus 2021. https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan.

United Nations. Secretary-General Urges Security Council to ‘Stand as One’, Ensure Human Rights Respected in Afghanistan, as Delegates Call for Protection of Civilians.16 Agustus 2021. https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm.

Mitra Kami

logo unmul2 logo ind2q logo venas3 logo aihii3