"Seorang pemimpin adalah pemberi harapan" (Koran KALTIM POST)

qWhzOSYLvy 18 1

Herd Immunity atau Herd Stupidity

Oleh

Dadang I.K. Mujiono (Mahasiswa S3 National University of Singapore)

Seorang kaisar terkenal, pemimpin militer dan politik Perancis, Napoleon Bonaparte pernah berkata:

 

"Seorang pemimpin adalah pemberi harapan"

Namun nampaknya sosok pemberi harapan dari pemimpun cukup sulit untuk diperoleh disaat pandemic Covid-19, khususnya di Indonesia.

Di tengah bergeriliyanya masyarakat Indonesia melawan Covid-19 mulai dari tenaga medis yang tanpa lelah megenakan baju hamzat melayani pasien Covid-19, petugas kepolisian dan TNI yang membatasi pergerakan masyarakat di bawah terik matahri dalam rangka PPKM mikro dan darurat, sampai para petugas kuburan yang terkapar karena lelehan memakamkan jenazah pasien Covid-19. Sayangnya kita masih saja melihat ulah para pejabat yang egois dan sewena-wena dengan sengaja tidak patuh terhadap protokol kesehatan (prokes) dan tidak peka terhadap upaya masyarakat melawan Covid-19.

Sekitar dua minggu kebelakang, salah satu anggota DPR-RI dari PAN yakni Guspardi Gaus tengah menghebohkan berita nasional karena dengan sengaja menolak aturan karantina mandiri selama lima hari setelah pulang dari Kirgistan pada 30 Juni 2021.

Gaus dalam keterangannya menegaskan bahwa dia tidak perlu karantina karena tidak tinggal di Kirgistan, melainkan hanya berkunjung. Gaus berdalih barang siapa yang diwajibkan karantina setibanya di Indonesia bagi mereka yang tinggal di luar negeri. Lebih lanjut, Gaus menambahkan keenganannya untuk mengikuti prosedur karantina dikarenakan harus mengikuti rapat komisi panitia khusus otonomi khsusus Papua secara offline di ruang rapat DPR-RI, yang mana menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus alasan tersebut mengada-ada karena kehadiran dalam rapat bagi anggota DPR bukanlah hal yang prinsipal.

Tindakan arogan Gaus tentu telah melanggar Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Covid-19 Indonesia nomor 8/2021 tentang protokol kesehatan bagi WNI yang baru tiba di Indonesia. Dalam SE tersebut menerangkan WNI harus melaksanakan karantina selama 5 hari setelah tiba dari luar negeri. Namun nyatanya alih-alih menaati prokes dan menunjukan sikap tauladan kepada masyarakat. Gaus justru menunjukan sikap yang memalukan.

Sikap arogan, acuh dan menggangap remeh terhadap Covid-19 sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Gaus. Menteri Perhubungan Budi Karya di awal-awal Covid-19 melanda dunia sempat mengatakan:

"Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, insya Allah ya, (virus) COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal,"

Kemudian pelanggaran prokes acara halalbihalal camat dan lurah se-Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 2021, sampai yang terakhir sebelum kasus Gaus yakni wakil bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang sempat diperpinjangkan di media sosial disebabkan berjoget dan bernyanyi di kerumunan tanpa mengenakan masker.

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat tersebut tentu sangat memprihatinkan dan tidak berprikemanusiaan. Sangat terlihat bahwa mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi. Terlebih di tengah-tengah masyarakat berjibaku melawan Covid-19, kepentingan umum sangat diperlukan.

Sudah sewajarnya seorang pejabat harus menunjukan sikap tauladan agar masyarakat dapat mengikuti jejak para pemimpin. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi mengatakan 20% masyarakat Indonesia tidak patuh prokes dikarenakan tidak adanya teladan dari para pemimpin.

Fakta semakin hari menunjukan bahwa Indonesia semakin terpuruk karena pandemi, sudah lebih dari 2,6 juta konfirmasi positif, tertinggi di Asia Tenggara, dan 68 ribu lebih meninggal, namun sayang sebagian pejabat masih saja menunjukan sikap yang tidak peduli dengan angka-angka ini.

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia membuat saya setuju dengan pakar epidemiologi FKM UI Pandu Riono bahwa tingginya kasus tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sudah memenuhi target sebagai herd stupidity atau kebodohan komunal. Alih-alih mencapai kekebalan komunal, justru kebodohan komunal yang tercapai. Dan para pejabat yang acuh terhadap prokes, tidak salah kiranya kita sebut sebagai bagian dari herd stupidity.

Ironis memang kondisi di Indonesia. Sampai saat sekarang pun, belum ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum terhadap kasus Gaus. Dilain pihak, kalau kita ingat kasus keramaian di Petamburan oleh Rizik Shihab (RS), pemerintah dengan sigap menahan dan mendenda RS karena terbukti melanggar prokes. Hal ini harusnya juga dilakukan terhadap pejabat pemerintah dan legislative.

Hukum di Indonesia harusnya tidak boleh tumpul.

Masyarakat perlu keadilan. Jangan hanya masyarakat biasa yang dihukum, namun pejabat juga harus dihukum apabila melanggar prokes.

Di Yordania saja contohnya, dua Menteri telah dipecat oleh Perdana Menteri al Khasawneh setelah kedapatan menggelar pesta makan malam di sebuah restoran. Di Singapura, para pejabat memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat agar tetap patuh terhadap prokes. Tidak hanya itu, denda yang diberikan terhadap pelanggar prokes tidak main-main yakni 300SGD atau setara dengan 3 Juta Rupiah. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya berkisar 150-300 Ribu Rupiah, ditambah hukuman push-up. Jelas saja, masyarakat tidak akan jera!

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pelanggar protokol kesehatan diancam denda paling banyak Rp 100 juta rupiah dan pidana penjara paling lama satu tahun. Dengan adanya aturan ini, harusnya tidak ada alasan untuk bertindak tegas terhadap pelanggar prokes.

Adanya pandemi Covid-19 tentunya tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia secara nasional. Namun secara internasional Indonesia juga dianggap sebagai negara yang tidak berhasil dalam penanganan Covid-19. Hal ini akhirnya menyebabkan beberapa negara memutuskan untuk mengetatkan pintu masuk ke negaranya bagi masyarakat Indonesia. Singapura contohnya, sejak 12 Juli 2021, memutuskan untuk mengurangi persetujuan masuk bagi WNI terlepas banyaknya WNI yang bekerja dan sekolah di negara tersebut.

Dari adanya persoalan Covid-19 di Indonesia, nampaknya kita harus berbenah diri dan menyadarkan diri utamanya untuk patuh terhadap prokes. Karena hanya dengan kesadaran lah (taat prokes dan melaksanakan vaksinasi) Indonesia akan menang melawan Covid-19. Pemerintah dan penegak hukum juga harus tegas terhadap seluruh pelanggaran prokes agar efek jera dapat terwujud, dan terakhir sebagai pejabat, sudah kewajiban memiliki sikap tauladan, paling tidak terhadap konstituen mereka. karena apabila pejabat tidak memiliki sikap tauladan, siapa yang harus kita contoh?

Mitra Kami

logo unmul2 logo ind2q logo venas3 logo aihii3