Pandangan Perspektif HI terhadap Situasi Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan Implementasi Economic Diplomacy.

Bagaimana posisi Indonesia saat ini selaku presidensi G20 di tengah konflik Rusia-Ukraina?

Oleh: Ayu Atikah Zahra’ & Franklin Jonaldo

   Tidak dapat dipungkiri konflik antara Rusia-Ukraina hingga kini masih menjadi topik hangat untuk dibahas oleh semua kalangan terutama mahasiswa Hubungan Internasional, yang mana kita melihat perkembangan isu ini terus memberikan dampak bagi negara-negara lain. Salah satunya Indonesia yang notabene-nya memiliki peran cukup penting, yaitu sebagai presiden G20 di tahun 2022. Di Tengah konflik besar yang terus bergejolak ini, Indonesia terus mengalami dilema, dimana Indonesia diberikan tekanan untuk berusaha mengambil peran mencari jalan tengah untuk mendamaikan kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Hal ini justru bukan tanpa alasan dibebankan terhadap Indonesia, melainkan konflik tersebut juga nantinya akan memiliki dampak bagi G20 kedepannya. Beberapa Isu yang sempat terdengar, Rusia bahkan diminta keluar dari keanggotaan G20 oleh beberapa negara yang terlibat. Hal ini tentu saja tidak bijak jika Indonesia memutuskan hal tersebut secara terburu-buru.

   Dilansir dari Medcom.id, melalui duta besar Rusia di Indonesia, Vladimir Putin berencana untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Namun, ternyata pada awal tahun 2022 kemarin, konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas hingga akhirnya hal ini menjadi dilema bagi Indonesia dan menjadi kontroversi. Beberapa negara yang terlibat dalam G20 sempat memberikan penolakan terhadap kehadiran Putin pada KTT G20. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pernyataan jika Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 ini, maka Ukraina juga harus turut diundang. Hal ini semakin memicu dilema bagi Indonesia. Terutama Indonesia merupakan negara yang menganut politik bebas aktif. Namun, apabila Indonesia tetap berpegang teguh dengan prinsip bebas aktif tersebut, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan negara-negara barat nantinya. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya boikot. Boikot ini juga memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah ketidakhadiran AS dan para sekutunya dalam KTT G20. 

   Tetapi, jika Indonesia tidak turut mengundang Rusia dalam KTT G20 ini, juga akhirnya akan melanggar prinsip politik bebas aktif Indonesia. Dan lebih buruknya lagi Indonesia akan dipandang sebagai negara yang bisa disetir dibawah tekanan negara Barat, sedangkan prinsip bebas aktif sendiri memiliki makna bahwa Indonesia dapat memutuskan sendiri kebijakan luar negerinya, tanpa disetir negara lain. 

   Menurut David Allen Baldwin dalam bukunya yang berjudul Neorealism and Neoliberalism: The. Contemporary Debate. (1993), apabila dilihat melalui perspektif hubungan Internasional, misalnya neoliberalisme, kelompok neoliberal mengemukakan bahwa ekonomi beserta rezim yang mengatur perekonomian dunia termasuk kepada arus utama untuk menciptakan interdependensi dengan aktor lainnya. Dengan asumsi dasar bahwa ekonomi dapat menjawab sebagian besar kepentingan negara, sehingga konflik pun dapat ditekan. Kaum neoliberal percaya bahwa melalui sistem dunia yang anarki, akan muncul peluang yang besar untuk melakukan kerja sama dalam bentuk perdagangan maupun interdependensi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi kerja sama, negara-negara menciptakan institusi internasional (Reus-Smit & Snidal, 2008) 

   Dengan bergabungnya Indonesia dalam forum G20 yang merupakan institusi internasional dalam aspek ekonomi, menandakan bahwa Indonesia turut terdampak pada asumsi dasar neoliberalisme yang menekankan kooperasi yang terjadi antar negara berdasarkan pada pandangan mereka bahwa negara-negara di dunia saling terhubung satu sama lain layaknya sarang laba-laba (cob-web model) dan dalam rangka pursuit of national interest Indonesia menghendaki adanya forum ekonomi global dalam hal ini G20.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima arah politik luar negeri Indonesia, yang diantaranya:

1. 1. Penanganan perbatasan;
   2. Pemantapan peran Indonesia di ASEAN;
   3. Penguatan diplomasi ekonomi;
   4. Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan warga negara/bahan hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia; dan
   5. Pemantapan peran Indonesia dalam kerja sama global.

   Lima poin diatas dapat diwujudkan melalui aktivitas diplomasi ekonomi, diplomasi ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai upaya mengedepankan kepentingan ekonomi dalam menjalankan politik luar negeri. Menurut Lee dan Hocking dalam Economic Diplomacy (2010) pemikiran mengenai diplomasi ekonomi fokus pada peran aktor diplomatik dan hubungan yang terjalin, aktivitas, dan institusi di mana para aktor tersebut bekerja dalam menciptakan dan mengelola kesalingtergantungan ekonomi. Dalam bahasan ini, keterlibatan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam G20 bisa dikatakan menjadi sebuah bentuk implementasi Diplomasi Ekonomi Indonesia, 

Kementerian Luar Negeri secara spesifik telah membentuk satuan tugas pelaksana diplomasi ekonomi, yang bertugas untuk: 

1. 1. Menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia; 
   2. Membuka pasar yang lebih besar di luar negeri bagi komoditas produk Indonesia; dan
   3. Menumbuhkan jumlah turis asing datang ke Indonesia.

   Dari paparan diatas, diplomasi ekonomi dilihat sebagai alat untuk mengejar dan mencapai keamanan ekonomi di dalam sistem internasional yang anarkis. Melalui konsep diplomasi ekonomi dengan perspektif neoliberal, dengan demikian secara langsung menuntut negara agar memahami pola interaksi ekonomi internasional yang berbasis pada kepentingan ekonomi misalnya investasi asing yang turut berdampak pada pendapatan nasional dan keamanan ekonomi domestik menjadi salah satu aspek didalamnya.

   Kondisi Indonesia yang saat ini berada dalam situasi dilematis tetap saja menjadi salah satu permasalahan yang berusaha diselesaikan. Dengan harapan konflik antar kedua negara tersebut, yaitu Rusia dan Ukraina dapat segera berakhir dan dapat memulihkan kembali kondisi yang cukup memanas ini. Konflik ini jelas tidak hanya berdampak bagi kedua negara tersebut, tetapi juga negara-negara lainnya. Terutama negara-negara yang terlibat dalam kerja sama KTT G20 ini. Indonesia yang notabene-nya merupakan presidensi KTT G20 per Desember 2021 pun juga akhirnya menjadi salah satu yang paling terdampak, karena apapun yang menjadi keputusan Indonesia nantinya akan memiliki pengaruh pada berjalannya KTT tersebut.

   Dilansir dari Katadata.co.id, menteri keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia akan tetap mengundang Rusia dalam KTT tersebut. Meskipun memiliki resiko yang cukup besar, namun Indoensia berharap bahwa G20 merupakan forum yang dapat meredakan konflik dan negara-negara yang terlibat dapat bersikap profesional. Meskipun dalam pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 di Washington DC kemarin sempat diwarnai aksi walk out yang dilakukan oleh perwakilan AS, Inggris dan Kanada, Indonesia tetap bersikeras mengundang Rusia pada Oktober 2022 mendatang. Sikap dari ketiga negara tersebut merupakan wujud protes dan menandai dimulainya dinamika politik pada forum G20.

Referensi:

Reza Aji P.(2022). “Sri Mulyani Tegaskan Indonesia Tetap Undang Rusia di KTT G20.”.Diakses pada 30 April 2022, dari: https://katadata.co.id/amp/rezzaaji/berita/62638875897e7/sri-mulyani-tegaskan-indonesia-tetap-undang-rusia-di-ktt-g20 

Willy Haryono.(2022).”Vladmir Putin Jadi Ujian Dilematis Indonesia di KTT G20”.Diakses pada 4 April 2022, dari: https://www.medcom.id/internasional/opini/ob341Wyk-vladimir-putin-jadi-ujian-dilematis-indonesia-di-ktt-g20

Yusuf.(2022). “Kepada Negara: Presidensi G20 Jadi Kehormatan Bagi Indoensia.” Diakses pada 4 April 2022. dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/38433/kepala-negara-presidensi-g20-jadi-kehormatan-bagi-indonesia/0/berita