KAJIAN ISU #8 : Kudeta di Guinea : Perlukah Ketegasan dalam Hukum Internasional?

Website agenda Himahi v.2

Kudeta di Guinea : Perlukah Ketegasan dalam Hukum Internasional?

Oleh : 

Alisa Deliana 1902046001

Friska Anatasya 1902046034

Kondisi Guinea Sebelum Kudeta

            Pada 5 September lalu, kabar mengejutkan datang dari belahan dunia Afrika Barat, dimana terjadi peristiwa coup d’etat (kudeta) terhadap Presiden Guinea, Alpha Condé yang dilakukan oleh militer pimpinan Kolonel Mamady Doumbouya, hingga saat ini pemerintahan Guinea masih dikuasai oleh junta militer. Berdasarkan sejarah, kudeta bagi rakyat Guinea bukanlah hal yang baru, Selama lebih dari 25 tahun di bawah Presiden Sekou Touré, Guinea dikuasai oleh Partai Tunggal, yakni Demokrat Guinea (Parti Démocratique de Guinée; PDG). Setelah kematian Touré pada April 1984, Lansana Conté mengambil kekuasaan melalui kudeta militer dan memimpin Guinea selama 24 tahun. Selama kepemimpinannya Conté menghapuskan PDG dan semua badan terkait dan menggantinya dengan Komite Militer untuk Pemulihan Nasional (Comité Militaire de Redressement National; CMRN). Guinea baru mengenal pemerintahan sipil pada tahun 1991 melalui suatu Konstitusi, hal ini memungkinkan adanya presiden yang berasal dari masyarakat sipil (non-militer)..Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia selama rezim orde baru berkuasa, saat itu Presiden juga diberi masa jabatan hingga 5 tahun, kemudian dapat dipilih kembali secara universal, layaknya Presiden Soeharto yang memperkuat legacy-nya hingga lebih dari 30 tahun lamanya di Indonesia.

            Partai-partai politik di Guinea kembali disahkan pada tahun 1992. Pemilihan umum pertama Guinea diadakan pada 1993. Pada pemilu 1993, Lansana Conté kembali terpilih sebagai presiden, kali ini ia tidak di-backup oleh militer. Conte kembali terpilih pada tahun 1998 dan 2003. Melalui referendum nasional pada tahun 2001, Conté mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 5 menjadi 7 tahun, dan untuk memungkinkan masa jabatan presiden menjadi tidak terbatas. Conté wafat pada 2008 dan lagi lagi Guinea dipimpin oleh junta militer. Junta militer juga menangguhkan konstitusi yang telah diadopsi pada tahun 1991. Dewan Transisi Nasional (Conseil National de Transition; CNT), sebuah badan seperti legislatif, dibentuk pada Februari 2010. Salah satu tugas CNT adalah merancang konstitusi baru yang diundangkan pada Mei 2010. Kekuasaan junta militer di Guinea diserahkan kepada pemerintahan sipil yang dipilih secara bebas pada tahun 2010. Pemilihan umum demokratis pertama yang dilaksanakan pada tahun 2010 menjadi harapan bagi Guinea untuk menegakkan demokratisasi di negara tersebut. Namun ternyata transisi dari junta militer ke demokrasi bukanlah hal yang mudah dan dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Kudeta militer yang terjadi pada 5 September lalu menjadi bukti kekuatan junta militer yang masih besar di Guinea. Namun sebenarnya apa yang menyebabkan kudeta militer di Guinea? siapakah dalang di balik kudeta ini? Bagaimana respon dunia internasional? dan bagaimana hukum internasional melihat hal ini? akan dijelaskan pada kajian isu kali ini.

Kudeta Guinea 5 September : Penyebab dan aktor dibalik kudeta

            Guinea adalah negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang berlimpah, selain potensi pembangkit listrik tenaga airnya, Guinea juga memiliki sebagian besar cadangan bauksit dunia (peringkat 2) juga cadangan besi, emas, dan berlian. Sayangnya kondisi ini tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyatnya, bahkan dibawah kepemimpinan Condé, infrastruktur Guinea sangat memprihatinkan. Air bersih dan listrik sulit dijangkau, jalan rusak di penjuru negeri, dan sekolah serta rumah sakit kekurangan sumber daya, baik tenaga kerja maupun peralatannya. Meski banyak sektor yang kekurangan sumber daya, ironisnya lapangan kerja justru sedikit, upah pekerja tidak layak. Polisi dan pasukan militer konon mengambil suap dari penduduk alih-alih melindungi, serta oposisi menjadi target kekerasan. Selain kondisi Guinea yang makin hari makin terpuruk, adanya referendum Undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode  mendorong terlaksananya kudeta militer di Guinea pada 5 September 2021 lalu. Sebelum menjelaskan kudeta militer di Guinea baiknya untuk mengetahui siapa Presiden Guinea, Alpha Condé sebenarnya? Condé adalah Presiden Guinea yang mulai memimpin negara tersebut sejak 2010 dalam suatu pemilihan presiden, yang dianggap banyak rakyat Guinea sebagai “pemilu paling demokratis pertama” di Guinea. Pemilu itu sendiri bukan tanpa masalah, serangkaian tuduhan penipuan dan episode kekerasan muncul ke permukaan. Sebagai pemimpin partai oposisi politik dari Lansana Conté, Alpha Condé menghabiskan banyak waktu sebagai tahanan politik dan diasingkan ke Prancis, ia juga pernah di penjara di Guinea dengan tuduhan merencanakan makar dan penggulingan pemerintahan. Dapat dilihat bahwa sejak awal, terpilihnya Alpha Condé dihiasi dengan berbagai konflik di dalam negeri.

            Meski demikian ketika terpilih pada 2010,  Condé berjanji untuk meningkatkan ekonomi dan berfokus pada perbaikan infrastruktur di Guinea. Namun dari proyek infrastruktur tersebut, tujuan yang dihasilkan tidaklah menggembirakan. Proyek pertambangan skala besar pun gagal memberi manfaat bagi rakyat Guinea, bendungan 450-megawatt Souapiti yang dibuat oleh China International Water & Electric Corporation (CWE) Tiongkok untuk memperluas akses listrik telah membuat ribuan rakyat Guinea mengungsi dari tempat tersebut. Sementara itu kritik oposisi atas pemerintah terus ditekan bahkan mengalami kekerasan. Meskipun demikian, Condé terpilih kembali pada tahun 2015.

            Lalu siapa tokoh dibalik kudeta Presiden Conde oleh militer Guinea? Kolonel Mamady Doumbouya adalah mantan legiuner Prancis berusia 41 tahun dan komandan Grup Pasukan Khusus elit negara itu. Dia telah menerima pelatihan dari Prancis, Israel, Senegal, dan Gabon, serta berpartisipasi dalam setidaknya satu latihan pasukan khusus AS. Dalam pidato tahun 2017, Doumbouya mengungkapkan kebenciannya tentang pengaruh AS dan Prancis di Guinea. Menurut BBC, Doumbouya adalah salah satu dari 25 orang Guinea yang oleh parlemen Uni Eropa terancam sanksi atas dugaan pelanggaran HAM selama pemerintahan Condé tentang penindasan terhadap protes oposisi dalam beberapa tahun terakhir.

            Kolonel Doumbouya muak dengan Presiden Conde sebab, alih-alih meninggalkan jabatannya pada akhir term keduanya pada tahun 2020, ia mengadakan referendum konstitusi baru pada tahun 2019, ia mengatur kembali konstitusi untuk batas dua masa jabatan agar diperpanjang. Kemudian ia mencalonkan diri dan memenangkan kembali masa jabatan ketiganya pada tahun lalu, tidak hanya itu, Conde yang berkata ingin menekan angka korupsi, justru membuat negara ini terpuruk pada posisi 142 dari 176 negara pada Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, bahkan Guinea hanya memperoleh skor 27 dari 100 skor yang diberikan, dan merupakan skor korupsi tertinggi yang diterima negara itu sejak 2006. Hal ini memicu protes keras dari rakyat luas dan memicu junta militer pimpinan Kolonel Doumbouya untuk mengambil alih kekuasaan melalui kudeta.

Respon Dunia Internasional

Menanggapi kudeta militer yang terjadi di Guinea, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, "sangat" mengutuk setiap perebutan kekuasaan secara paksa di Guinea yang menggunakan senjata, ia menyerukan pembebasan segera presiden Alpha Condé. Selain itu respon lainnya juga datang dari presiden Uni Afrika (AU) saat ini, Félix Tshisekedi, dan Moussa Faki Mahamat, presiden Komisi AU, yang juga mengutuk penggulingan pemerintah dan menuntut agar presiden Alpha Condé dibebaskan tanpa penundaan. Selain itu,  blok regional utama Afrika Barat, ECOWAS, memberlakukan sanksi terhadap junta militer di Guinea dimana negara regional memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Guinea, membekukan aset keuangan dan memberlakukan larangan perjalanan pada anggota junta Guinea dan kerabat mereka, serta mendesak pembebasan Presiden Alpha Conde. Sanksi terhadap Guinea ini disepakati  pada KTT darurat Economic Community of West African States (ECOWAS) di Accra.

Di bagian dunia lain, Prancis juga telah bergabung dengan seruan untuk menyerukan pembebasan presiden tanpa syarat apa pun, seperti halnya kepala diplomasi UE, Josep Borrell, yang memohon semua yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan hukum, kepentingan perdamaian, dan untuk kepentingan terbaik rakyat Guinea. Amerika Serikat juga mengecam peristiwa yang terjadi di Guinea. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengatakan kekerasan dan tindakan inkonstitusional akan mengikis peluang perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan itu. J. Peter Pham, utusan khusus sebelumnya untuk AS di wilayah ini menggambarkan kudeta itu mengkhawatirkan dan apapun pembenaran yang diberikan, perubahan rezim yang tidak konstitusional akan selalu membuat negara tidak stabil, dan buruk bagi perekonomian.

Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional 

Menurut   hukum   internasional   hanya   negaralah   yang memiliki  kedaulatan  yaitu  suatu  kekuasaan  tertinggi  yang  tidak berada  di  bawah  kekuasaan  negara  lain  dan  memiliki hak-hak berdaulat   yang   diakui   hukum   internasional.   Negara   sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum  internasional  diantaranya :  hak  kemerdekaan, persamaan kedudukan;  hak  bela  diri  dan  yurisdiksi  teritorial; dan  kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan; melaksanakan hubungan internasional  dengan  itikad  baik;  dan  non-intervensi. Sehingga bisa  diketahui  dengan  adanya  kedaulatan  negara  lahir  prinsip non-intervensi yaitu prinsip tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara.

Hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer. Dalam piagam PBB hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non intervensi yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (4) Piagam PBB (Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice) yang berbunyi, “Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Hal ini kemudian dijelaskan melalui Prinsip Non-Intervensi yaitu Peremptory Norm atau Norma Dasar (Jus Cogens). Prinsip itu menekankan semua negara sebagai subjek hukum internasional yang memiliki posisi setara. Karena itu, tidak ada negara yang bisa menentukan sepihak baik atau tidaknya kehidupan demokrasi di suatu negara. Tidak boleh juga ada negara yang menilai apakah sistem politik negara lain itu baik atau tidak. Persoalan kudeta disebut dalam deklarasi tingkat tinggi rapat Majelis Umum PBB terkait rule of law di level nasional dan internasional. Pembahasan deklarasi itu, antara lain negara maju berkeinginan agar prinsip rule of law diterapkan oleh semua negara. Dengan begitu, persoalan kudeta akan menjadi isu yang berkaitan dengan rule of law. Tapi keinginan negara maju itu membuat negara berkembang tidak menyukainya dan deklarasi itu berujung kompromi, sehingga tidak ada larangan terkait perubahan pemerintahan yang dilakukan secara tidak konstitusional. Hal ini berkaitan erat dengan persoalan penerapan prinsip demokrasi di ranah internasional.

            Lalu, bagaimana status kudeta militer dalam perspektif hukum internasional? Apakah melanggar hukum atau tidak? Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, HE Abdul Kadir Jailani menerangkan sejak perang dingin (1947-1991) hukum internasional tidak bersikap tegas terhadap aksi kudeta karena ketika itu kudeta kerap terjadi di berbagai negara dengan dukungan masing-masing blok baik barat maupun blok timur. Kedua blok itu menganggap dirinya sebagai kekuatan demokratik.  Tapi setelah perang dingin berakhir ada pergeseran hukum internasional, ada pandangan yang menilai legitimasi terhadap suatu pemerintahan itu, antara lain harus memenuhi prinsip demokrasi (melalui pemilu). Tapi, dalam praktiknya Dewan Keamanan (DK) PBB tidak jelas mengatur apakah kudeta itu sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. DK PBB tidak melihat legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta itu berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional.

Namun jika dilihat dari sisi demokrasi, kudeta nyatanya bertentangan dengan standar demokrasi dan menghalangi hak sipil. Dinyatakan dalam teori hak demokrasi Thomas Franck bahwa "transformasi revolusioner dari seluruh rangkaian norma internasional, dari norma yang mengatur pengakuan Negara dan pemerintah hingga yang mengatur penggunaan kekuatan" menegaskan bahwa legitimasi pemerintah harus diukur dengan standar hukum internasional. Pasal 21 UDHR menegakkan kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi: kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas pemerintah, dan setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan “secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.” Dalam hal kudeta Guinea, otoritas pemerintah direbut paksa bukan oleh masyarakat sipil melainkan militer. Karenanya legitimasi pemerintah yang telah merebut kekuasaan melalui kudeta tidak dapat didamaikan dengan standar demokrasi manapun, dan telah melanggar norma-norma dalam UDHR.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya ketegasan dan kejelasan dari hukum internasional dalam menanggapi kudeta militer dan adanya prinsip non intervensi yang tercantum dalam pasal 2 piagam PBB yang membuat kudeta militer masih terus terjadi di banyak negara dan pihak lain tidak dapat berbuat banyak. Maka dari itu, kudeta militer di Guinea saat ini harus menjadi tamparan bagi dunia internasional karena kudeta militer dapat terjadi di mana saja. Karenanya aturan untuk pemerintahan melalui kudeta dalam hukum internasional harus segera dibuat.

 

Sumber

 

Afrique, Jeune (September, 2021). “Guinea: International uproar after coup d’état against Alpha Condé”. Dapat diakses dalam https://www.theafricareport.com/124891/guinea-international-uproar-after-coup-detat-against-alpha-conde/

BBC News (September, 2021). “Guinea coup: Who is Col Mamady Doumbouya?”. Dapat diakses dalam https://www.bbc.com/news/world-africa-58461971

Devermont, Judd (September, 2021. “Guinea: The Causes and Consequences of West Africa’s Latest Coup”. Dapat diakses dalam https://www.csis.org/analysis/guinea-causes-and-consequences-west-africas-latest-coup

Fioratta, Susanna (September, 2021). “Guinea has a long history of coups: here are 5 things to know about the country”. Dapat diakses dalam https://theconversation.com/guinea-has-a-long-history-of-coups-here-are-5-things-to-know-about-the-country-167618

Wulandari, Trisna (September, 2021). “Kudeta di Guinea: Sejarah Kudeta Presiden 3 Jabatan oleh Militer di Guinea”. Dapat diakses dalam https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5712353/kudeta-di-guinea-sejarah-kudeta-presiden-3-jabatan-oleh-militer-di-guinea

Transparency International (Januari, 2019). “Guinea”. Dapat diakses dalam https://www.transparency.org/en/countries/guinea

Human Rights Watch (April, 2020). “The Impact of Guinea’s Souapiti Dam on Displaced Communities”. Dapat diakses dalam https://www.hrw.org/report/2020/04/16/were-leaving-everything-behind/impact-guineas-souapiti-dam-displaced-communities

Mitra Kami

logo unmul2 logo ind2q logo venas3 logo aihii3